ASP TASK

Untuk memenuhi tugas praktik ASP Bapak Yanuar E Restianto, dimana file soal tugasnya adalah sebagai berikut : Tugas Praktik ASP.  Berikut ini adalah informasi - informasi akuntansi yang dibuat berdasarkan  daftar transaksi BPKD pemerintah Kabupaten Tanahmas Raya dan SKPD Disparda pada soal tugas tersebut :

DOWNLOAD DISINI UNTUK JAWABAN

Perbedaan Praktik Akuntansi di INDONESIA-INGGRIS

Praktik actual juga mencerminkan pertimbangan pragmitis seperti parahnya laju inflasi nasional dan pandangan yang pihak-pihak yang secara langsung dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi inflasi. Mengamati beberapa metode akuntansi inflasi yang berbeda sangat bermanfaat pada saat menilai kondisi paling muktahir saat ini. Kali ini, saya memposting mengenai praktik akuntansi yang ada di Inggris, apa sih yang berebeda antara standar akuntansi di Indonesia dan di Inggris ? Berikut beberapa perbedaaannya :

Komite Standar Akuntansi Inggris / ACS menerbitkan “Pernyataan Standar Praktik Akuntansi 16 / SSAP, “Akuntansi Biaya Kini” untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan maret 1980. Meskipun SSAP 16 dibatalkan pada tahun 1988, metodologinya direkomendasikan untuk perusahaan-perusahaan yang secara sukarela melaporkan akun-akunnya yang disesuaikan terhadap inflasi.

Perbedaan SSAP 16 dengan SFAS 33 adalah

1. Apabila standar AS mengharuskan akuntansi biaya konstan dan kini, SSAP 16 hanya mengadopsi metode biaya kini untuk pelaporan eksternal.

2. Apabila penyesuaian inflasi AS berpusat pada laporan laba rugi, laporan biaya kini di Inggris mengwajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini, beserta catatan penjelas.

Standar di Inggris memperbolehkan 3 pilihan pelaporan :

a. Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya historis.

b. Menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya kini.

c. Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai satu-satuny akun yang dilengkanpi dengan informasi biaya historis yang memadai.

Dengan perlakuan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan pos-pos moneter, FAS 33 menharuskan pengungkapan terpisah untuk tiap-tiap angka. SSAP 16 mengaharuskan dua angka yang keduanya mencerminkan pengaruh perubahan harga spesifik, yaitu

a. Penyesuai modal kerja moneter ( Monetary Working Capital Adjustment) / MWCA

Mengakui pengaruh perubahan harga khusus terhadap total jumlah modal kerja yang digunakan oleh perusahaan dalam operasinya.

b. Mekanisme Penyesuaian

Memungkinkan pengaruh perubahan harga spesifik terhadap aktiva nonmoneter perusahaan.

APBD Bandung 2011 : Bandung tidak defisit

Apabila mengamati APBD Bandung 2011, merupakan hal yang membahagiakan bahwa pemerintah daerah Bandung telah berhasil mencapai target seperti tertera pada RAPBD Bandung 2011. Dalam APBD Bandung 2011, tertera bahwa  pemerintah bandung tidak mengalami defisit. Seperti diketahui, dalam RAPBD yang disampaikan Wali Kota Bandung, struktur anggaran mengalami defisit sebesar Rp 256,036 miliar. 

Jumlah pendapatan dalam APBD 2011 sebesar Rp 2,5 triliun, dan pembelanjaan sebesar Rp 2,8 triliun. Pada pos pembiayaan daerah sebagai komponen penyeimbang antara rencana pendapatan dan pembelanjaan didapatkan nilai sebesar Rp 336,5 miliar, sehingga struktur APBD KOta Bandung sudah pada posisi berimbang.

Semoga pemerintah kota yang lain juga bisa seperti Bandung ataupun Bandung bisa mempertahankan pendapatan dan pembelanjaan daerahnya, sehingga tidak mengalami defisit.

Untuk melihat selengkapnya mengenai APBD Kota Bandung 2011, klik disini :

- Laporan Realisasi Anggaran http://www.bandungkab.go.id/uploads/LRA_2010-a.pdf

- Neraca APBD Kabupaten Bandung http://www.bandungkab.go.id/uploads/Neraca_2010-a.pdf

- Laporan Arus Kas http://www.bandungkab.go.id/uploads/Arus_Kas_2010-a.pdf

RAPBN 2013. Pemerintah konsumtif ?

Seperti kita tahu bahwa RAPBN 2013 telah dikeluarkan pada pertengahan Agustus 2013. Dari RAPBN 2013 tersebut, saya mencermati bahwa pemerintah masih bersifat konsumtif, terutama pada pembiayaan belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. 

RAPBN 2013 meliputi beberapa pembiayaan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat .
2. Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur Perhubungan : Mendukung Keterhubungan Antar Wilayah
 3. Mewujudkan Suasana Aman Tenteram dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha

Sejalan dengan makin bertambah besarnya kemampuan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan Rp1.657,9 T, naik Rp109,6 T (7,1%) dari pagu APBNP 2012, atau  meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2007 (Rp757,6 T). Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp1.139,0 T, dan belanja untuk daerah Rp518,9 T.

Komitmen peningkatan kualitas belanja dalam RAPBN 2013 diwujudkan melalui kebijakan penghematan guna dialihkan bagi peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing dan daya tahan  ekonomi nasional menghadapi perlambatan ekonomi global, maupun dalam rangka memperluas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semoga pemerintah dapat lebih menekan pengeluaran atau pembelanjaan negara pada tahun 2013. Semoga kesejahteraan semakin terjamin dan pemerintah tidak terlalu konsumtif untuk hal yang tidak terlalu penting.

Untuk melihat selengkapnya mengenai RAPBN 2013 klik disini : http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Nota%20Keuangan%20RAPBN%202013.pdf

APBN 2012

Data APBN dalam periode 2012 disampaikan secara detail dan terperinci dalam Nota Keuangan APBN 2012 & Data Pokok APBN 2006-2012, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pembaca yang membutuhkan data tersebut. 

Data pokok APBN 2006-2012 meliputi antara lain: (i) asumsi ekonomi makro, (2) ringkasan APBN, (3) pendapatan negara dan hibah, (4) belanja pemerintah pusat, (5) belanja pemerintah pusat menurut fungsi, (6) belanja pemerintah pusat menurut organisasai, (7) subsidi, (8) transfer ke daerah, dan (9) pembiayaan anggaran.

Dari Rp 1311 Trilyun pendapatan pemerintah, ternyata Rp 1032 Trilyun berasal dari pajak (APBN 2012). 78% dari Pajak Rakyat. Penerimaan pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara, meningkat Rp615,7 T, atau meningkat menjadi tiga kali lipat, dari Rp298,5 T tahun 2005 menjadi Rp914,2 T tahun 2012. Dua jenis penerimaan pajak memberikan sumbangan sangat besar bagi pendapatan negara:
Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan antara lain melalui penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan sensus pajak guna lebih memperluas wajib pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.  Dan ternyata Migas hanya menyumbang sedikit dari pendapatan negara. Menurut saya, kenaikan BBM itu perlu dilakukan, karena dengan menaikkan harga BBM bisa untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas, sehingga dapat untuk menutup defisit negara dan menaikkan pendapatan negara.

Untuk selangkapnya bisa klik disini mengenai APBN 2012 http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20dan%20APBN-P%202012.pdf